Jakarta, tvrijakartanews - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengungkap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Misalnya di Kendari yang anggarannya berasal dari dana uji coba sebelumnya yang berasal dari kantong pribadi Prabowo.

“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Hasan tak merinci wilayah mana lagi yang pelaksanaan program MBG berasal dari kocek pribadi Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa ke depannya program akan dibiayai oleh APBN senilai Rp 71 triliun.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Hasan.

Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program "Makan Bergizi Gratis" yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, dikelola oleh BGN.

BGN memastikan pelaksanaan program berjalan merata, menyasar siswa di berbagai jenjang pendidikan dan kelompok rentan seperti keluarga prasejahtera.

"Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif dengan akses gizi yang memadai," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Bagi masyarakat atau lembaga yang ingin mendukung program ini, BGN membuka pendaftaran mitra resmi melalui situs resminya. Mitra diwajibkan memiliki badan hukum sah dan bersedia berkontribusi secara berkelanjutan dalam penyediaan makanan bergizi atau fasilitas pendukung lainnya.

Program ini merupakan bagian dari transformasi besar yang dijalankan dalam APBN 2025, yang mengutamakan akselerasi pembangunan sosial. Selain makanan bergizi gratis, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 3,2 triliun dan program renovasi sekolah senilai Rp 20 triliun.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi angka malnutrisi tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia melalui intervensi gizi yang tepat.